Pengawasan Ketat Dimulai dari Internal
Polres Soppeng mengambil langkah tegas dalam mengantisipasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kian meresahkan masyarakat. Bertempat di Aula Tantya Sudhyrajati, Mapolres Soppeng, kegiatan penting bertajuk sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pengelolaan BBM subsidi digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025, pukul 14.20 WITA.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, namun dirangkaikan langsung dengan Analisa dan Evaluasi (Anev) Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) bulan Juli 2025. Dipimpin oleh Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., acara ini dihadiri para pejabat utama Polres, Kapolsek jajaran, serta pengelola SPBU dari berbagai wilayah di Kabupaten Soppeng.
BBM Subsidi Bukan untuk Disalahgunakan
Dalam penyampaiannya, Kapolres Soppeng secara tegas menekankan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius. Ia mengingatkan para pengelola SPBU bahwa pemerintah telah mengatur distribusi BBM subsidi secara ketat untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak yang bisa menikmatinya.
manipulasi, atau kerjasama ilegal untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke pihak-pihak tak berhak akan kami tindak. Ini sudah masuk ranah pidana. Jangan sampai kami dapati ada oknum yang bermain,” ujar AKBP Aditya Pradana.
Pernyataan tersebut menjadi pesan keras bagi para pengelola SPBU agar benar-benar menerapkan standar operasional dan etika dalam menjalankan usaha. Tak hanya itu, para Kapolsek juga diminta untuk aktif melakukan pemantauan di wilayah masing-masing, serta menerima laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan di lapangan.
Sinergi Pengelola SPBU dan Aparat Ditekankan
Kapolres menekankan pentingnya membangun kerja sama yang saling mengawasi dan memperkuat, bukan hanya antar aparat penegak hukum, namun juga dengan para pelaku usaha di sektor energi, khususnya pengelola SPBU.
“SPBU adalah ujung tombak pelayanan BBM kepada masyarakat. Jika titik ini bermasalah, maka efek dominonya sangat luas. Maka dari itu, kami minta kepada semua pengelola SPBU untuk tidak bermain-main dengan integritas,” kata Kapolres.
Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Soppeng menyampaikan paparan teknis terkait modus-modus yang selama ini kerap digunakan dalam penyimpangan distribusi BBM subsidi. Mulai dari pemalsuan data kendaraan, praktik pengisian berulang, hingga kerjasama terselubung dengan pengecer ilegal. Semuanya disampaikan secara lugas sebagai bahan antisipasi dini.
Hadirnya para pemilik SPBU dalam forum ini diharapkan membuka ruang dialog serta menghindarkan dari stigma saling curiga. Diharapkan, ke depan, SPBU dapat menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga keadilan distribusi energi, serta aktif dalam memberikan informasi apabila terdapat indikasi pelanggaran di lapangan.
Pencegahan Dini dan Edukasi Jadi Prioritas
Selain bicara penindakan, AKBP Aditya juga menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi yang masif. Ia menyebutkan, langkah ini jauh lebih efektif dibandingkan harus selalu menunggu laporan atau temuan pelanggaran.
“Kami percaya bahwa mayoritas pengelola SPBU punya niat baik dan mau bekerja sesuai aturan. Tapi godaan bisnis itu selalu ada. Maka kita perlu terus mengingatkan, memberi edukasi, dan membuka ruang komunikasi,” ujar Kapolres.
Ia juga menyampaikan bahwa Polres Soppeng akan membuka kanal pengaduan masyarakat secara terbuka, yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi secara anonim.
Langkah ini diambil agar masyarakat memiliki kepercayaan untuk turut serta menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran. Di sisi lain, pihak kepolisian berjanji akan melindungi pelapor dan menjamin setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional.
Salah satu pengelola SPBU yang hadir, Rahman, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini.
> “Kami mendukung penuh upaya Polres Soppeng untuk menertibkan distribusi BBM. Ini juga menyelamatkan kami sebagai pengusaha dari kemungkinan terseret dalam pelanggaran oleh oknum,” ujarnya.
(Redaksi)
0 Komentar